Tanggapan Kanonik-Pastoral
“Gelombang Kejujuran di Balik Takhta yang Kosong”
oleh Romo John Subani, Pr
Tulisan yang beredar mengenai situasi di Keuskupan Bogor menunjukkan satu realitas penting dalam kehidupan Gereja masa kini: umat semakin sadar akan hak dan tanggung jawabnya dalam kehidupan Gereja. Kesadaran ini pada dasarnya bukan sesuatu yang negatif, bahkan dapat menjadi tanda kedewasaan iman bila dijalankan dengan semangat Gereja. Namun, dalam menanggapi situasi seperti ini, penting untuk melihatnya secara utuh menurut teologi Gereja, hukum kanonik, dan kebijaksanaan pastoral.
1. Tentang Pengunduran Diri Seorang Uskup (Kanon 401 §2)
Dalam Kitab Hukum Kanonik, pengunduran diri seorang uskup diosesan sebelum usia 75 tahun diatur dalam kanon 401 § 2, yang menyatakan: “Seorang uskup diosesan yang karena sakit atau karena alasan berat lainnya menjadi kurang mampu menjalankan tugasnya, dengan sungguh-sungguh diminta untuk mengajukan pengunduran diri dari jabatannya.”
Beberapa hal penting perlu dipahami: 1. Pengunduran diri uskup bukan hal luar biasa dalam hukum Gereja. Gereja memberikan ruang bagi seorang uskup untuk mundur jika situasi pastoral atau pribadi menghalangi pelayanannya. 2. Takhta Suci memiliki kewenangan penuh dalam menerima pengunduran diri tersebut. Setelah diterima oleh Paus, keputusan itu menjadi keputusan final dalam struktur Gereja. 3. Alasan pengunduran diri tidak selalu dipublikasikan secara rinci. Hal ini sering dilakukan untuk menjaga nama baik pribadi dan kesatuan Gereja.
Dalam hukum Gereja terdapat prinsip penting: “Bonum Ecclesiae et tutela personae” (kebaikan Gereja dan perlindungan martabat pribadi).
2. Hak Umat dalam Gereja
Tulisan tersebut juga menyinggung tuntutan umat untuk transparansi. Dalam hukum Gereja, umat memang memiliki hak tertentu. Kanon 212 §3 menyatakan: Umat beriman memiliki hak, bahkan kadang kewajiban, untuk menyampaikan kepada para gembala pandangan mereka mengenai hal-hal yang menyangkut kebaikan Gereja. Artinya: umat boleh menyampaikan aspirasi, boleh bertanya, boleh mengungkapkan keprihatinan.
Namun, kanon yang sama juga menambahkan syarat penting: hal itu harus dilakukan dengan hormat kepada para gembala dan memperhatikan martabat setiap orang serta kebaikan umum Gereja. Dengan demikian, kritik dalam Gereja harus selalu bersifat membangun, bukan menimbulkan kecurigaan atau perpecahan.
3. Tentang Transparansi dan Tata Kelola Gereja
Dalam Gereja Katolik, transparansi memang menjadi nilai penting, terutama dalam: pengelolaan keuangan, pelayanan pastoral, tanggung jawab administratif. Kitab Hukum Kanonik juga mengatur hal ini, misalnya dalam: kanon 492–494 tentang dewan keuangan keuskupan; kanon 537 tentang dewan keuangan paroki. Struktur ini menunjukkan bahwa Gereja tidak bekerja secara tertutup, tetapi memiliki mekanisme pengawasan internal.
Namun, perlu diingat: Gereja bukan lembaga politik atau lembaga negara. Karena itu, tata kelola Gereja mengikuti hukum kanonik dan struktur eklesial, bukan sepenuhnya sistem hukum sipil.
4. Batas antara Hak Kritik dan Spekulasi
Tulisan yang beredar mencerminkan keprihatinan sebagian umat. Keprihatinan itu bisa menjadi tanda cinta kepada Gereja. Namun, kita juga perlu berhati-hati terhadap: spekulasi yang belum tentu benar, tuduhan tanpa bukti, narasi yang dapat merusak reputasi pribadi.
Dalam hukum Gereja terdapat prinsip penting: Kanon 220: “Tidak seorang pun boleh secara tidak sah merusak nama baik orang lain atau melanggar hak seseorang atas privasinya.” Karena itu, dalam situasi sensitif seperti ini, keseimbangan antara transparansi dan perlindungan martabat pribadi sangat penting.
5. Peran Administrator Apostolik
Ketika sebuah keuskupan kosong (sede vacante), Takhta Suci dapat menunjuk Administrator Apostolik untuk memimpin sementara. Tugasnya adalah: menjaga stabilitas pastoral, memastikan pelayanan Gereja tetap berjalan, mempersiapkan transisi menuju uskup baru. Dalam masa seperti ini, Gereja biasanya menekankan ketenangan, doa, dan kesatuan umat.
6. Semangat Sinodalitas
Tulisan tersebut menyebutkan tentang dialog terbuka dalam semangat sinodalitas.
Memang benar bahwa Paus Fransiskus sering menekankan pentingnya: mendengarkan umat, berjalan bersama, membangun Gereja yang dialogis. Namun, sinodalitas tidak berarti: membuka semua konflik ke ruang publik tanpa proses, atau mengadili orang melalui opini publik. Sinodalitas sejati adalah proses mendengarkan dalam Gereja, bukan tekanan sosial terhadap Gereja.
7. Jalan Gereja: Kebenaran dan Rekonsiliasi
Setiap komunitas Gereja pasti pernah mengalami masa sulit.
Namun, sejarah Gereja menunjukkan bahwa penyembuhan selalu datang melalui: kebenaran, pertobatan, rekonsiliasi dan kesatuan. Yesus sendiri mengingatkan: “Kebenaran akan memerdekakan kamu.”(Yohanes 8:32) Tetapi kebenaran dalam Gereja selalu harus berjalan bersama dengan kasih dan kebijaksanaan pastoral.
8. Refleksi Pastoral bagi Umat
Situasi seperti ini dapat menjadi kesempatan bagi umat untuk:
1. mendoakan Gereja dan para gembala
2. menjaga kesatuan komunitas
3. menghindari penyebaran rumor yang tidak pasti
Gereja bukan hanya organisasi manusia, tetapi tubuh Kristus yang sedang berziarah dalam sejarah. Karena itu, setiap krisis harus dilihat dalam terang iman.
Penutup
Desakan umat untuk dialog dan transparansi dapat dipahami sebagai ungkapan kepedulian terhadap Gereja. Namun, kepedulian tersebut perlu dijalankan dengan kebijaksanaan, kesetiaan pada hukum Gereja, dan penghormatan terhadap martabat setiap orang. Dalam masa transisi seperti ini, yang paling dibutuhkan oleh Gereja bukanlah spekulasi atau kecurigaan, melainkan kesatuan, doa, dan kepercayaan bahwa Roh Kudus tetap memimpin Gereja-Nya. Sebagaimana Sabda Tuhan: “Akulah Gembala yang baik.” (Yohanes 10:11) Gereja selalu percaya bahwa Kristus sendiri tetap menjadi Gembala sejati yang menuntun umat-Nya melewati setiap badai sejarah.