Prinsip Tafsir Ketat namun Efektif atas Privilese

 CANON DAILY# 77 – KANON 77  KITAB HUKUM KANONIK 1983

Oleh Romo John Subani, Pr

1. Teks Kanon (Latin dan Terjemahan Resmi Gereja)

 Canon 77  Privilegium est strictae interpretationis; quod tamen ita est interpretandum, ut eius usus non reddatur impossibilis.

Kanon 77 Privilese harus ditafsirkan secara ketat; namun demikian harus ditafsirkan sedemikian rupa sehingga penggunaannya tidak menjadi mustahil.

2.Judul Inti Kanon: Prinsip Tafsir Ketat namun Efektif atas Privilese

3. Uraian  Edukatif-Pastoral

(Dimensi Biblis -Teologis -Yuridis)

A. Dimensi Biblis

Dalam Injil, Yesus menafsirkan hukum Taurat secara setia pada maksudnya, namun tidak mematikan semangatnya (bdk. Mat 5:17). Ia menolak legalisme yang sempit, tetapi juga menolak kelonggaran yang merusak. Prinsip keseimbangan ini juga terlihat dalam Kanon 77.

B. Dimensi Teologis

Secara teologis, privilese adalah pengecualian terhadap hukum umum. Karena ia bersifat pengecualian, maka tafsirnya harus stricta interpretatio (tafsir ketat). Mengapa? Karena: pertama,  Pengecualian tidak boleh diperluas; kedua,  Hukum umum tetap menjadi norma dasar. Namun Gereja juga menegaskan: Privilese harus ditafsirkan sedemikian rupa agar tetap dapat dijalankan. Artinya, tidak boleh ditafsirkan begitu sempit sehingga menjadi tidak efektif. Di sinilah keseimbangan eklesial: Ketertiban hukum dan efektivitas rahmat berjalan bersama.

C. Dimensi Yuridis

Secara yuridis, Kanon 77 menetapkan dua prinsip simultan: pertama, Interpretatio stricta. Tidak boleh diperluas melampaui maksud eksplisitnya; kedua, Interpretatio effectiva. Tidak boleh ditafsirkan sedemikian rupa sehingga kehilangan daya guna. Norma ini menghindari dua ekstrem: pertama, Ekspansivisme (memperluas tanpa batas)., kedua, Restriksionisme (membuat tidak berguna). Prinsip ini sejalan dengan kaidah hermeneutik hukum Gereja (bdk. Kan. 17 tentang interpretasi).

4. Implikasi Praktis Pastoral

Kanon 77 sangat relevan dalam pelayanan pastoral.

 1. Privilese Liturgis

Tidak boleh diperluas, namun juga tidak boleh dibatasi secara berlebihan.

 2. Hak Khusus Lembaga

Dijaga dalam ruang lingkup yang sah tanpa dilemahkan.

3. Tafsir Kurial

Pejabat Gereja harus membaca teks privilese secara objektif dan proporsional.

 4. Keseimbangan Pastoral

Hukum tidak boleh menjadi beban birokratis yang menghalangi rahmat.

5. Penutup Reflektif

Kanon 77 adalah pelajaran tentang kebijaksanaan hukum. Gereja tidak menghendaki tafsir yang longgar sehingga hukum kehilangan bentuknya. Namun Gereja juga tidak menghendaki tafsir kaku sehingga rahmat menjadi mati. Dalam pelayanan pastoral, norma ini mengajarkan bahwa hukum harus dijalankan dengan kebijaksanaan dan keseimbangan. Karena dalam Gereja, ketertiban hukum selalu bertujuan pada keselamatan jiwa-jiwa (salus animarum).

6. Rujukan Resmi Gereja dan Magisterium

Kitab Hukum Kanonik 1983, Kan. 77 (Edisi Resmi Bahasa Indonesia, KWI 2023).

Kanon 17 (tentang interpretasi hukum).

Kanon 72–76 (tentang privilese).

Yohanes Paulus II, Sacrae Disciplinae Leges (1983).

Beal, Coriden & Green (eds.), New Commentary on the Code of Canon Law.

Caparros et al., Exegetical Commentary on the Code of Canon Law.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *